Anggota DPRD Kota Minta Wako Pekanbaru Hentikan Polarisasi Warga
Anggota Fraksi Golkar, Syafri Syarif, SE (Riau Analisa.com)
Angota DPRD Kota Minta Wako Hentikan Polarisasi Warga
Riau Analisa.com-PEKANBARU-Munculnya pro-kontra sistem pemilihan RT/RW di Kota Pekanbaru menimbulkan polemik. Munculnya konten-konten video yang mendukung sistem pemilihan sesuai dengan Perwako 48/2025 yang bertentangan dengan Perda 12/2002 itu memicu polarisasi (keterbelahan) warga.
“Sudah saatnya hentikan polarisasi warga terkait hal ini dan diselesaikan dengan musyawarah. Kami di DPRD sudah berikan solusi agar persoalan ini tak berlarut-larut,” ujar Anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Fraksi Golkar, Syafri Syarif, SE kepada Riau Analisa.com, Kamis (25/12/2024).
Menurutnya solusi itu adalah pertama, pemilihan serentak dilakukan bagi RT/RW yang telah habis masa jabatannya. Kedua, sistem fit and propper tes itu silakan saja asal sifatnya hanya penilaian dan bukan untuk menggugurkan calon.
“Itu kan kepemimpinan informal dan bersifat sosial. Silakan masyarakat yang menilai dan memilih. Jangan digugurkan lewat fit and proper tes. Sudah mau warga jadi RT/RW sudah bagus itu jangan dipersulit lagi dengan ini dan itu,” ujar Syafri.
Ketiga, pemilihan tetap mengacu pada Perda no 12/2002 yakni pemilihan langsung dan bukan musyawarah dan mufakat seperti yang diatur Perwako. “Aturan pemilihan langsung ini bisa mencegah konflik yang tak perlu dan bisa muncul kalau dengan sistem musyawarah dan mufakat,” ujarnya.
Oleh karena itu, lanjutnya, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho diharapkan bisa menghentikan polarisasi warga akibat perbedaan cara pandang soal panduan pemilihan RT/RW di Pekanbaru.
“Kami berharap Wali Kota Pekanbaru dapat menghentikan pro-kontra dan polarisasi yang tidak produktif ini. Jangan kita buang energi pro-kontra dengan sesama warga Kota Pekanbaru. Cari jalan terbaik yang tidak melanggar aturan perundang-undangan yang ada,” ujar Syafri.(ran)
