Kepahitan yang Tidak Lagi Bisa Ditertawakan

Kepahitan yang Tidak Lagi Bisa Ditertawakan

Oleh Helfizon Assyafei

Sungguh di Pemilu Presiden 2024 lalu saya punya impian. Saya berharap negeri ini akan dipimpin oleh orang yang cerdas dan punya visi kedepan mengatasi masalah mendasar rakyat hari ini; lapangan kerja. Saya berharap ketika itu beliau yang terpilih. Tapi sudahlah. Kita tak bisa memutar waktu.

Bagi rakyat kecil seperti saya kemajuan negeri bukan dilihat dari angka-angka pertumbuhan ekonomi tapi dari biaya yang ditanggung rakyat sehari-hari. Apakah beras, gula dan bahan pokok didapur kita bisa terjangkau harganya oleh orang-orang kecil. Bila tidak, artinya bagi saya pemimpin hanya symbol atau syarat adanya sebuah negara.

Simbol ada tapi sebenarnya kita autopilot. Jalan sendiri. Mau ada uang ente atau tidak ada bukan urusan negara. Pernahkah kita cermati angka-angka pengangguran yang ada? Itu indicator paling sederhana melihat ekonomi rakyat.

Ditahun 2023 ada 64 ribu kasus PHK massal. Di tahun 2024 naik jadi 77 ribu kasus. Di tahun ini 2025 yang baru setengah tahun ini sudah leibh 42 ribu orang kehilangan pekerjaan. Saya satu diantaranya. Mungkin juga Anda. Kalau tidak Anda perlu bersyukur.

Yang menyakitkan dari PHK itu tidak bisanya mereka mendapatkan lapangan kerja formal yang baru lalu akhirnya jatuh jadi pekerja informal. Usaha kecil-kecilan, Ojol,  atau apapunlah itu demi bertahan hidup yang tak ada jaminan sosial, tidak ada THR, tidak ada BPJS apalagi pensiun seperti anggota dewan kita terhormat di Jakarta sana.

Pernahkah eliet kita terpikir bahwa di balik setiap PHK massal ada ayah yang tiap malam harus begadang gelisah memikirkan bagaimana membayar tagihan listrik, gas, belanja sekolah anak. Ada ibu yang terpaksa mengurangi beli susu untuk anaknya yang sedang masa pertumbuhan.

Anak muda cerdas yang mimpinya runtuh karena tak ada biaya sekolah dan kuliah karena ayahnya terkena PHK.  PHK adalah alarm bahaya. Ketika ribuan orang kehilangan penghasilan tetap efek dominonya daya beli masyarakat jadi turun, pasar jadi sepi, pedagang termasuk pedagang kecil iku rugi. Jadi efek dominonya bisa merambat kemana-mana.

Solusinya apa? Kata beliau yang tak terpilih itu negara mesti ciptakan lapangan kerja yang bermartabat, mendorong sektor formal tumbuh sehat memberi insentif perusahaan yang menyerap banyak tenagakerja.

Negara memberikan jaminan sosial bukan saja pada DPR dan pekerja formal saja tetapi juga pekerja sektor non formal. Negara harus hadir untuk memastikan dunia usaha kondusif. PHK adalah alarm massal bahwa kita tidak bisa hanya bicara angka pertumbuhan ekonomi dan kebanggaan semu di media betapa hebatnya pemimpin kita.

Program MBG bagus tetapi masalah dasar kita bukan itu. Harusnya negara memikirkan apakah rakyatnya mempunyai pekerjaan yang membuat hidupnya aman dan layak? Lapangan kerja itu bukan soal mencari nafkah tapi menjaga martabat manusia.

Pagi ini tidak setiap orang keluar rumah dengan gembira seperti Anda yang punya penghasilan tetap. Sebagian keluar rumah mencari penghasilan dan berusaha melawan putus asa yang diam-diam terus menggempur hati ini.

Kalau saja Anda para elite itu ada diposisi seperti kami, Anda akan tahu bahwa kepahitan kali ini tidak bisa lagi ditertawakan. Mungkin enak tertawa bersama rekan-rekan dimeja-meja sidang dewan atau rapat para eksekutif yang ber AC dan penuh makanan.

Tapi diluar sini..kami harus berjuang sendiri untuk hanya bisa dapat sekedar makan. Tapi ya begitulah. Hidup kadang bukan cuma absurd tapi juga sebuah ironi.

Pekanbaru, 10 Oktober 2025

*absurd= yang berarti "tidak selaras" atau "tidak masuk akal.

*Ironi =“harapan yang tidak sesuai kenyataan”