Jarang Ngantor, BK DPRD Riau Surati Ketua Fraksi Partai Golkar

Riau Analisa.com-PEKANBARU– Akibat sering tidak hadir Badan Kehormatan (BK) DPRD Riau mengambil sikap.  BK menyurati Ketua Fraksi Golkar Riau, Nalladia Ayu Rokan, lantaran jarang ngantor atau hadir dalam rapat paripurna. Langkah itu memunculkan desakan agar Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Riau segera melakukan evaluasi terhadap kadernya sendiri. Ketua BK DPRD Riau, Imustiar, mengungkapkan kebijakan baru terkait disiplin kehadiran sudah disepakati sejak 4 September 2025.

Aturannya jelas: setiap anggota dewan yang absen tiga kali berturut-turut dalam paripurna akan mendapat surat teguran melalui fraksinya. “Kita sepakati bahwa per tiga kali paripurna ini akan kita evaluasi. Ketua fraksi akan kita surati, tembusan ke pimpinan,” ujar Imustiar, pada Senin, 29 Agustus 2025. Dalam praktiknya, kesepakatan ini mendorong setiap fraksi menginstruksikan anggotanya hadir penuh dalam sidang. Namun, catatan absensi menunjukkan masih ada anggota yang longgar, bahkan seorang ketua fraksi.

“Alhamdulillah sudah mulai ada peningkatan keaktifan, walaupun memang ada yang belum. Itu yang akan kita tanyakan, kenapa tidak hadir, apa sebabnya,” kata Imustiar. Sorotan makin tajam karena yang absen adalah seorang ketua fraksi. Bagi Imustiar, posisi itu bukan sekadar jabatan internal dewan, melainkan perpanjangan tangan partai. “Walaupun saya Ketua BK, saya juga anggota Fraksi Golkar. Jadi kita berharap partai yang melakukan evaluasi. Ketua fraksi itu kan perpanjangan tangan partai,” ucapnya.

Sumber internal DPRD menyebut absensi Neladia sudah menimbulkan bisik-bisik di kalangan legislator. Beberapa anggota menilai ketidakhadirannya mengganggu koordinasi fraksi dalam agenda strategis dewan. Meski begitu, Imustiar mengungkapkan alasan pribadi di balik absensi tersebut. “Kemarin dia memang dalam kondisi hamil dan melahirkan. Itu informasi terakhir yang kita terima,” ujarnya. Kasus ini menguji konsistensi Golkar dalam menegakkan disiplin kader di parlemen.

Jika evaluasi tak segera dilakukan, kredibilitas partai dalam menjaga etika dan kinerja wakil rakyatnya bisa dipertanyakan.(win)