Ada Sinyal Biaya Haji Lebih Murah

JAKARTA (RAN) – Ada sinyal biaya haji bakal lebih murah dibanding tahun sebelumnya. Rapat terkait persiapan haji 2025 digelar di Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat (27/12). Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyatakan, pertemuan itu diadakan untuk koordinasi. Kementerian Agama (Kemenag) memang masih didapuk untuk mengurus haji dan bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Haji (BPH).

Saat ini pemerintah menyeleksi jemaah calon haji (JCH). ’’Siapa yang sakit dan meninggal. Seleksi sudah mencapai 80 persen sehingga pada Januari nanti bisa diumumkan siapa yang bisa berangkat haji,” kata Menag  Nasaruddin Umar, Jumat (27/12).

Tidak hanya itu, pemerintah juga tengah melaksanakan tes petugas haji. Yang didapuk adalah mereka yang profesional, tidak hanya punya kemampuan membimbing, tapi juga memiliki kemampuan fisik atau sehat. ’’Kami tidak ingin seperti tahun lalu. Ada catatan yang mengeluhkan pembimbing haji malah dibantu jemaah,” tuturnya.

Selain kenyamanan, biaya haji pun dibikin lebih murah. Namun, dia enggan menjelaskan lebih lanjut berapa biaya haji tahun depan. Kemenag akan menggelar rapat dengan DPR untuk menetapkan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH), Senin (30/12). ’’Murahnya ini tidak berarti mengurangi kualitas pelayanan ya,” tegas Nasaruddin sebagaimana dilansir jpc.

Saat ini fokus pemerintah adalah memperbaiki rangkaian di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Nasaruddin menyebutkan, pihaknya akan belajar dari kasus-kasus sebelumnya. Kemenag juga merevitalisasi sarana dan prasarana misi haji di Arab Saudi. Di antaranya, 87 unit kendaraan yang sudah tidak layak.

Puluhan kendaraan itu selama ini menimbulkan beban biaya sewa gudang setiap tahun. ’’Alhamdulillah, seluruhnya sudah terjual,’’ kata Konsul Haji KJRI Jeddah Nasrullah Jasam.  Dia menambahkan, kendaraan terdiri atas 66 unit mobil dan 21 unit motor. Mekanisme penjualan aset itu butuh waktu lama karena statusnya barang milik haji (BMH). Butuh proses untuk diubah menjadi barang milik negara (BMN) agar bisa dilepas atau dijual.

Sebelumnya, Sekjen Kemenag M Ali Ramdhani mengatakan sedang mengupayakan tiga strategi untuk meningkatkan layanan penyelenggaraan haji di Saudi. Penjualan atau penghapusan kendaraan yang tidak layak pakai merupakan salah satu upaya yang sedang dikerjakan. Nanti digantikan kendaraan operasional yang disewa atau dibeli.

Kemudian, Kemenag sedang memperjuangkan standar biaya masukan lainnya (SBML) atau standar biaya khusus untuk mendukung kesejahteraan pegawai non-ASN di Kantor Urusan Haji di Arab Saudi. Dhani mengatakan, Kemenkeu sudah menyetujui usulan itu. Dengan begitu, ada upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga administrasi, sopir, dan petugas keamanan yang non-ASN.

Upaya yang ketiga adalah Kemenag menyelesaikan regulasi standar biaya harian bagi petugas yang mendampingi pelaksanaan haji di Saudi. Mereka tidak hanya berasal dari Kemenag, tapi juga tenaga kesehatan sampai personel TNI dan Polri. ’’Kemenag serius, tidak hanya perencanaan program, tetapi juga dalam penyiapan anggaran sebagai pendukung pelaksanaan ibadah haji,’’ tuturnya.(rhd)