Kebijakan Pemotongan Subsidi Angkutan Umum Menuai Kritik

Riau Analisa.com Program makan bergizi gratis (MBG) memiliki banyak dampak. Tidak semua berdampak itu positif. Ada juga yang negatif dan itu sudah terlihat. Di antaranya ada pemotong subsidi angkutan umum.

Kebijakan itu mendapat sorotan dari Pengamat Transportasi Universitas Katolik Soegijapranata Djoko Setijowarno. Menurut dia, pemangkasan subsidi angkutan umum yang motivasinya demi mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) sangat disayangkan. Padahal di daerah angka kemiskinan tinggi biasanya memiliki akses transportasi yang buruk.

“Menyayangkan pemangkasan anggaran dilakukan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis yang berimbas isu lain, termasuk anggaran transportasi umum harus dikorbankan,” kata Djoko dalam keterangannya yang diterima JawaPos.com, Minggu (19/1).

Djoko membeberkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menganggarkan Rp 437,9 miliar untuk program Buy The Service (BTS) di 11 kota dengan total 46 koridor pada 2024. Tahun ini nominal subsidi itu turun menjadi Rp 177,5 miliar. Jumlah itu dibagi untuk enam kota lama dan dua kota baru. Setiap kota mengantongi besaran yang berbeda, berkisar Rp 8,7 miliar hingga Rp 37,6 miliar.

Dia menilai MBG adalah program yang harus didukung, tetapi harus selektif. “Sehingga tidak banyak memotong anggaran Kementerian/Lembaga yang juga tidak kalah pentingnya dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045,” jelasnya.

Selanjutnya, dengan anggaran yang telah dipangkas, program BTS hanya akan diterapkan di delaoan kota. Meliputi, Palembang, Surakarta, Makassar, Banyumas, Surabaya, Balikpapan, Manado, dan Pontianak.

Padahal pada 2024, program BTS diterapkan di 10 kota, yakni Palembang, Medan, Bali, Surakarta, Yogyakarta, Makassar, Banyumas, Banjarmasin, Bandung dan Surabaya serta terdapat tambahan 1 kota, yakni Balikpapan.

Situasi ini sangat ironis di tengah upaya Pemerintah menginginkan Indonesia Maju dengan semangat menuju Indonesia Emas 2045, tetapi untuk urusan angkutan umum saja diabaikan.

Bahkan, janji memberikan subsidi angkutan perkotaan dilupakan. Dia mesinyalir bahwa Indonesia Emas 2045 hanyalah mimpi.

Padahal keberadaan angkutan umum tidak hanya mengatasi kemacetan, mengurangi polusi udara atau menurunkan angka kecelakaan. Di Indonesia penggunaan angkutan umum memiliki banyak dampak. Angkutan umum yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai dampak dalam kehidupan masyarakat.

“Di sejumlah wilayah di Provinsi Jawa Tengah, sebagian anak harus putus sekolah lantaran angkutan umum sudah tidak tersedia di daerahnya. Angka putus sekolah meningkat yang berpengaruh terhadap peningkatan jumlah pernikahan dini sekaligus meningkatkan kelahiran bayi stunting,” ujarnya.(rhd)