Pemprov Riau Tegaskan Larangan Penggunaan Kendaraan Dinas untuk Liburan Nataru 2025
Ilustrasi mobil dinas Pemprov Riau (internet)
PEKANBARU (RAN) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau kembali menegaskan larangan penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi, termasuk liburan akhir tahun, bagi seluruh pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Riau. Kebijakan ini berlaku menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekdaprov) Riau, Taufik OH, mengingatkan bahwa kendaraan dinas hanya boleh digunakan untuk tugas dinas, bukan untuk kepentingan pribadi, termasuk liburan akhir tahun. “Kendaraan dinas memang diperuntukkan untuk tugas dinas, bukan untuk kepentingan pribadi,” kata Taufik, Rabu (25/12/2024).
Berbeda dengan libur Lebaran 2024, kali ini Pemprov Riau tidak akan mengumpulkan kendaraan dinas di satu lokasi. Sebelumnya, kendaraan dinas sempat dikandangkan di halaman belakang gedung daerah di Jalan Diponegoro, Pekanbaru. Namun, kebijakan ini menimbulkan masalah seperti kerusakan akibat cuaca ekstrem.
"Untuk libur Nataru kali ini, kendaraan dinas tidak perlu dikandangkan. Cukup diserahkan ke pengelola aset di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD)," jelas Taufik.
Pengalaman tahun lalu menunjukkan bahwa lokasi parkir terbuka tanpa atap menyebabkan kendaraan dinas terpapar hujan dan panas secara langsung, sehingga menimbulkan kerusakan yang meningkatkan biaya perawatan. Oleh karena itu, kebijakan tersebut tidak akan diterapkan lagi.
Pemprov Riau berharap kebijakan ini dapat mencegah penyalahgunaan kendaraan dinas dan memastikan kendaraan tetap siap digunakan untuk tugas-tugas penting. Taufik juga mengingatkan ASN dan pejabat untuk menjaga integritas dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.
Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya Pemprov Riau untuk meningkatkan profesionalisme ASN serta mencegah potensi penyalahgunaan fasilitas negara. Dengan libur Nataru yang relatif singkat, kendaraan dinas diharapkan tetap terjaga di masing-masing OPD tanpa mengganggu aktivitas operasional.
Pemprov Riau mengajak seluruh pihak untuk menjaga integritas dan tanggung jawab dalam memanfaatkan fasilitas negara demi mendukung pelayanan publik yang lebih baik.(MCR)
