Pemprov Riau Percepat Rehabilitasi Mangrove Melalui Program Mangrove for Coastal Resilience (M4CR)
Suasana Wisata Mangrove Pangkalan Jambi, Kelurahan Sungai Pakning, Kecamatan Bagan Batu, Kabupaten Bengkalis. (RIAUPOS.CO)
PEKANBARU (RAN) - Pemerintah Provinsi Riau tengah mempercepat rehabilitasi mangrove melalui program Mangrove for Coastal Resilience (M4CR), yang merupakan bagian dari inisiatif nasional Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM).
Arif Fahrurrozi, Manajer Provincial Project Implementation Unit (PPIU) M4CR Riau, menjelaskan bahwa program ini mencakup empat provinsi di Indonesia, termasuk Riau.
‘’Target kami adalah merehabilitasi 7.498 hektare mangrove. Hingga Desember 2024, kami telah mengidentifikasi calon lokasi dan pelaksana di tujuh kabupaten/kota, yakni Inhil, Rohil, Meranti, Pelalawan, Bengkalis, Dumai, dan Siak,’’ ujar Arif.
Lebih lanjut, Arif mengungkapkan bahwa hingga akhir Desember 2024, Riau ditargetkan dapat menyelesaikan rehabilitasi seluas 5.000 hektare. Selama tujuh bulan pertama, pihaknya telah mengidentifikasi lokasi prioritas di tujuh kabupaten dan melakukan sosialisasi dengan forkopimda setempat.
‘’Penanaman telah dimulai di Indragiri Hilir dan diharapkan selesai pada 31 Desember 2024. Untuk enam kabupaten lainnya, penanaman akan dimulai pada awal 2025, mengingat proyek ini berlangsung hingga 2027,’’ tambah Arif.
Pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten, TNI, Polri, serta stakeholder terkait mengenai program M4CR di Riau.
Selain rehabilitasi, program ini juga fokus pada penguatan kelembagaan, pembentukan kelompok masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha. Kelompok masyarakat yang berhasil melaksanakan rehabilitasi mangrove akan menerima hibah terarah beserta pendampingan.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Riau, Alwamen, menegaskan bahwa Pemprov Riau memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program M4CR di provinsi ini. Program ini juga didukung oleh berbagai pihak, baik lembaga maupun forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda). (RP)











