Gubri Resmi Tetapkan Riau Status Tanggap Darurat Karhutla

Riau Analisa.com- PEKANBARU – Peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang semakin melebar membuat Pemerintah Provinsi Riau memberi perhatian khusus. Secara resmi Gubernur Riau (Gubri) H Abdul Wahid SPi MSi menetapkan status Tanggap Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), yang diumumkan langsung Selasa (22/7/2025).

Keputusan ini diumumkan menyusul lonjakan signifikan jumlah titik panas (hotspot) dan titik api dalam beberapa hari terakhir di sejumlah wilayah, terutama di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) dan Rokan Hulu (Rohul).

“Mulai hari ini saya menetapkan status tanggap darurat. Ini adalah upaya untuk memaksimalkan penanganan karhutla di Riau,” tegas Gubernur Wahid, saat memimpin rapat koordinasi bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Hanif Faisol Nurofiq, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Kapolda Riau Irjen Dr Herry Herjawan SIK MH MHUm dan jajaran Forkopimda Riau di Gedung Daerah Balai Serindit, Pekanbaru.

Gubernur Wahid mengungkapkan bahwa dua kabupaten Rohil dan Rohul menjadi pusat perhatian, karena konsistennya kasus kebakaran di daerah tersebut setiap tahunnya. 

Setelah penetapan ini, Gubri meminta seluruh pihak, termasuk pemerintah kabupaten/kota, TNI, Polri, dan masyarakat untuk memperkuat kolaborasi serta bergerak lebih cepat dan sigap dalam melakukan pencegahan maupun pemadaman.

“Titik api paling banyak ada di Rokan Hilir dan Rokan Hulu. Hari ini semua pihak harus bergerak lebih aktif dan cepat!,” ujarnya.

Gubri mengungkapkan, sejak tanggal 27 Maret 2025 lalu, Provinsi Riau sudah berada dalam status Siaga Darurat Karhutla hingga 30 November mendatang. Namun, karena adanya peningkatan drastis jumlah hotspot dan meluasnya areal lahan terbakar, diputuskan menaikkan status menjadi tanggap darurat, guna mempercepat respons lapangan.

Dengan status baru ini, Riau kini memiliki akses yang lebih luas terhadap bantuan logistik, dukungan teknologi modifikasi cuaca, dan mobilisasi alat berat dari pemerintah pusat.

Menurutnya, untuk mengatasi api semakin meluas maka pentingnya dilakukan monitoring dan ground checking di lokasi-lokasi rawan karhutla. 

Saat ini lanjut Gubri, tim dari Pemprov, TNI, Polri, dan BPBD telah terjun langsung ke lapangan, termasuk ke wilayah-wilayah rawan seperti Kampar, Rokan Hilir, dan Rokan Hulu.

“Kita juga sudah lakukan modifikasi cuaca. Mobil-mobil pemadam dan alat berat dikerahkan, termasuk pembuatan sekat bakar di titik-titik strategis,” jelasnya.

Wahid juga meminta peran aktif dari pemerintah kabupaten/kota untuk terus mengedukasi masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, yang hingga kini masih menjadi penyebab utama karhutla.

“Saya minta para bupati dan wali kota untuk mengawasi aktivitas pembukaan lahan. Api dari pembakaran kecil bisa sangat cepat membesar dan tak terkendali,” tegasnya.

Terakhir, Gubernur menegaskan bahwa penanganan karhutla adalah tanggung jawab bersama, yang harus melibatkan seluruh elemen, baik pemerintah, aparat penegak hukum, dunia usaha, hingga masyarakat.

Melalui status tanggap darurat ini, Provinsi Riau diharapkan dapat meredam ancaman kebakaran lahan lebih cepat sebelum mencapai skala yang lebih luas dan membahayakan. Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan setiap indikasi kebakaran ke pihak berwenang.

“Kita harus bekerja cepat, solid, dan konsisten. Jangan sampai kita lengah. Karhutla bukan hanya bencana lingkungan, tapi juga berdampak pada kesehatan, ekonomi, dan kehidupan masyarakat,” ujar Gubernur Abdul Wahid.(win)